PERTEMUAN 5, MENERIMA DAN MERENCANAKAN AUDIT

26 04 2010

I. Tahap Dalam Penerimaan Penugasan.

a. Evaluasi integritas manajemen.

Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen.

Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi intgritas manajemen adalah :

  1. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu.
    1. Meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah spesifik, misalnya : mengenai fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, yang menyangkut ketida sepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit atau soal-soal signifikan serupa dan tentang pendapat auditor pendahulu mengenai alasan klien dalam penggantian auditor.

Jawaban atas pertanyaan ini akan bermanfaat bagi auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon kliennya.

  1. Menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti mengadakan komunikasi dengan auditor pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal tersebut.

Jika calon klien menolak memberikan ijin kepada auditor pandahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon kliennya.

  1. Mempertimbangkan ketebatasan jawaban yang diberikan oleh auditor pendahulu. Auditor pendahulu harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas fakta-fakta yang diketahuinya. Namun jika auditor pendahulu memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap, karena keadaan yang luar biasa, misalnya : perkara pengadilan yang menurut auditor pendahulu potensial akan terjadi di masa yang akan datang. Ia harus menunjukkan bahwa jawabannya adalah terbatas, maka ia harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon klien.
  2. Meminta keterangan kepada pihak ketiga.
  3. Melakukan Review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan.

b. Menilai kemampuan norma pemeriksaan.

Pengertian norma pemeriksaan akuntan (auditing standards) merupakan ukuran mengenai mutu pekerjaan akuntan seperti yang diakui oleh organisasi profesionil akuntan (IAI).

Mutu pekerjaan akuntan tidaklah diukur dengan apa yang langganan atau akuntannya merasa wajar. Harus ada syarat-syarat minimum yang ditetapkan oleh profesi untuk mengukur mutu pekerjaan akuntan. Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimum tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang bermutu rendah. Akuntan sebagaimana halnya pengusaha yang baik ingin memberikan jaminan mutu atas hasil produksinya. Oleh karena itu ia akan berusaha agar pekerjaannya memenuhi persyaratan norma pemeriksaan akuntan.

Di indonesia norma pemeriksaan akuntan mulai dihimpun oleh suatu panitia yang pada waktu itu dibentuk oleh badan pembina pasar uang dan modal. Hasil kerja panitia ini kemudian dibahas dalam kongres III IAI dan secara resmi dianut sebagai norma pemerikasaan akuntan di Indonesia.

Untuk menujukkan kepada para pembaca laporannya, akauntan harus mencantumkan dalam laporannya bahwa pemeriksaannya telah dilakukannya sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan. Norma pemeriksaan berbeda dari prosedur pemeriksaan akuntan. Prosedur pemeriksaan merupakan langkah-langkah dalam  pelaksanaan suatu pemeriksaan sedangkan norma berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan.

Norma pemeriksaan yang diakui oleh IAI terdiri dari 3 norma besar: norma-norma umum, norma-norma pelaksanaan, dan norma-norma laporan akuntan.

c. Menyiapkan surat perjanjian. Surat perikatan audit/perjanjian dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor.

Baik auditor maupun kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit/perjanjian audit karena dalam surat tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dengan kliennya.

d. Waktu diterima penugasan. Berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan.

Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan interem (interim  work) yang dapat dalam jangka beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit.

Oleh karena itu, pengujian pengendalian ini hanya memberikan bukti efektivitas pengendalian intern pengendalian intern dalam periode sejak tanggal awal tahun yang diaudit sampai tanggal pengujian.

Menurut standar auditing yang ditetapkan IAI, auditor diharuskan mengumpulkan bukti efektivitas pengendalian intern sepanjang tahun yang dicakup oleh laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu, dengan pertimbangan efesiensi, pengujian pengendalian harus dilaksanakan.

II. Elemen Perencanaan Audit.

a. Mempelajari usaha klien : sebelum menerima klien baru, sebagian besar akuntan publik menyelidiki perusahaan tersebut untuk memutuskan apakah klien itu dapat diterima. Selama mungkin, harus dievaluasi prospektif klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan dan hubungan dengan kantor akuntan publik.

b. Mempelajari SPI (sistem pengendalian intern) :

pengerrtian pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaannya, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, menggalakkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.

Definisi diatas merupakan definisi yang lebih luas dari pengertian yang diberikan pada istilah pengendalian intern.

Dalam definisi tersebut sistem pengendalian intern tidaklah dibatasi pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntasi atau keuangan.

Dalam sistem tersebut dapat digolongkan pengendalian melalui sistem anggaran (budgetary control), analisa statistik, program-program latihan untuk membantu pegawai mengerti dan melaksanakan pemerikasaan intern untuk memberikan keyakinan tambahan bagi pimpinan perusahaan bahwa prosedur-prosedur yang digariskan itu sudah cukup dan sampai berapa jauh mereka dilaksanakan.

Pengendalian intern seyogyanya  meliputi kegiatan-kegiatan dalam bidang lain, misalnya penelitian mengenai waktu dan gerak (time and motion studies) yang merupakan bidang keinsinyuran dan penggunaan pengendalian mutu melaui sistem pemeriksaan yang pada dasarnya merupakan fungsi produksi

Hongren memberikan suatu daftar penguji (checklist) mengenai pengendalian intern sebagai berikut:

  1. Pegawai yang dapat dipercaya
  2. Pemisahan kekuasaan
  3. Supervisi
  4. Tanggung jawab
  5. Pemeriksaan rutine dan otomatis
  6. Pengawasan dokumen
  7. Asuransi, cuti dan giliran bertugas
  8. Pemeriksaan secara tak memihak
  9. Penjagaan fisik

10.  Keseimbangan dan batas-batasnya.

Ada 3 persyaratan yang harus ada dalam sistem pengendalian intern yang baik:

a)      Prosedur

b)      Pelaksana

c)      Pemisahan tugas

Batas-batas pengendalian intern yang tidak memungkinkan, yang  membuat pengendalian intern menjadi ideal yaitu :

  1. Persekongkolan (collusion)
  2. Biaya
  3. Kelemahan manusia

Penilaian atas sistem pengendalian intern , harus didokumentasikan dalam kertas-kertas kerja (working paper). Ada tiga cara untuk menyajikan hasil peninjauan ini diatas kertas kerja :

a)      Dalam bentuk ceritera (narative form atau memorandum form) adalah : penyajian yang baik sekali digunakan dalam menggambarkan prosedur yang sederhana, misalnya mengenai kas kecil, kas kecil dilakukan dengan sistem imprest sebesar Rp. 250.00 yang dipegang oleh sekretaris direktur. Setiap pengeluaran tidak boleh melebihi Rp. 15.000

b)      Dalam bentuk daftar pertanyaan (questionare) yang dijawab. Bentuk adalah: dengan memberikan penyajian yang dapat disusun dengan pertanyaan-pertanyan yang ahrus dijawab dengan ya atau tidak atau dengan jawaban dalam bentuk kalimat. Kalau bentuk daftar pertanyaan/questionare di jawab dennagn ya atau tidak, untuk memudahkan peninjauan (review) oleh atasan pertanyaan dapat disusun sedemikian rupa misalnya, sehingga jawaban ya menunjukkan sistem yang baik/kuat.

c)      Dalam bentuk bagan peredaran (flowchart) dengan menentukan dulu lambang yang akan dipergunakan.

Pembayar Pembukuan

K-1
K-1

KWINTASI

K-2

P

K -2

K -3

Plr Tinggal (Stub)

Buku Kas

Empat persegi panjang dengan bagian lebar melintang dan bagian panjang membujur serta pinggir hitam melambangkan suatu buku, buku besar atau catatan lainnya.

Tanda panah menunjukkan arus barang

2 panah yang bertemu melambangkan pembandingan atau pencocokan  antara satu dan lain dokumen atau catatan

Tanda panah dengan garis putus-putus melambangkan bahwa dokumen atau catatan digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai dasar pembuatan dokumen lain atau dasar untuk pembuatan jurnal, dll.

Dalam prakteknya, bagan peredaran (flowchart) dapat disertai dengan contoh-contoh dokumen, dokumen berupa fotokopi dari bukti-bukti asli. Hal ini memudahkan para asisten dalam melakukan test atas suatu transaksi dan memudahkan partner utama (partner in-charge atau akuntan kepala) melakukan peninjauan (review).

c. Menilai materialitas adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai . tujuan penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah , lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi. Seringkali auditor mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebab antara lain adalah perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu besar atau kecil.

d. Menilai resiko pemeriksaan. Resiko dalam akuntansi berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidak-pastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Audit menyadari, misalnya : bahwa ada ketidak-pastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektifitas struktur pengendalian intern klien dan ketidak-pastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai.

Seorang auditor yang efektif menyadari bahwa resiko-resiko diatas ada dan akan menangani secara sepantasnya. Kebanyakan dari resiko tersebut sukar diukur dan memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Misalkan kalau auditor menyadari bahwa bidang industri  sebuah klien mengalami perubahan besar-besaran, yang tidak saja mempengaruhi klien tadi. Tapi juga pelanggannya.

Ini akan menyebabkan usangnya persediaan klien, mempengaruhi kolektibilitas piutang usaha, bahkan dapat mempengaruhi kesinambungan usahanya. Bagaimana auditor menangani resiko-resiko ini dengan pantas adalah sangat penting dalam menjaga mutu suatu audit.

e. Menentukan tujuan pemeriksaan adalah: untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

f. Menyusun program pemeriksaan. Program pemeriksaan merupakan daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan

Program pemeriksaan yang lengkap mempunyai kerangka sebagai berikut :

  1. I.      Tujuan pemeriksaan
  2. II.      Penjelasan singkat tentang sistem akuntansi
  3. III.      Segi-segi pengendalian intern yang kuat
  4. IV.      Segi-segi pengendalian intern yang lemah
  5. V.      Prosedur pemeriksaan, yang diperinci lebih lanjut
Prosedur Referensi Kertas kerja Budget waktu Dikerjakan
Oleh Tanggal jam

  1. VI.      Kesimpulan pemeriksaan
  2. VII.      Catatan untuk pemeriksaan

g. Jadwal kerja.

Umumnya waktu 6 sampai dengan 9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara seksama pekerjaan audit, sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien.

Perikatan auditor mendekati akhir tahun buku klien dapat menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting, seperti observasi terhadap penghitungan fisik sediaan. Sehingga kemungkinan auditor tidak dapt memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan.

Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan

Biasanya auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan ke dalam 2 kelompok berikut ini :

  1. Pekerjaan interim (interim work) yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor 3 sampai dengan 4 bulan sebelum tanggal neraca.
  2. Pekerjaan akhir tahun (year-end work) yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca.

h. Penentuan staff.

Suatu kantor akuntansi yang sudah cukup besar dalam arti jumlah partner dan staff, pengelompokkan dalam setiap bagan mempunyai manfaat sebagi berikut: setiap kelompok dapat diperlakukan sebagi suatu pusat keuntungan (profit center). Partner yang mengepalai kelompok tersebut dapat diberi kompensasi yang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh kelompoknya.

Hal ini akan menimbulkan unsur persaingan diantara kelompok-kelompok yang ada. Untuk mengarahkan tujuan kelompok ke tujuan perusahaan secara keseluruhan, kriteria untuk setiap kelompok ini harus ditetapkan dan penentuan hasil kerja tidak dapat sekedar didasarkan atas keuntungan.

Secara vertikal bagian-bagian kantor akuntan tersbut diatas dapat terdiri dari berbagai jenjang (echelon). Suatu kelompok dalam bagian pemeriksaan misalnya: dapat dipimpin oleh satu atau dua akuntan yang menjadi partner dalam kantor tersebut.

Partner ini dibantu beberapa pembantu  (staff) yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan (supervisor staff) dan pembantu-pembantu pelaksana. Tergantung kebijaksanaan kantor yang bersangkutan, pembantu pengawas dan pembantu pelaksana dapat dibagi kedalam jenjang-jenjang yang lebih terperinci, misalnya :

Partner

Manage r Pembantu Pengawas

Supervisor

Assistant Supervisor

Senior

Semi senior Pembantu Pelaksana

Junior

Uraian mengenai struktur organisasi diatas, yakni pembagian secara horisontal menjadi bagian-bagian berdasarkan jasa yang diberikan dan secara vertikal dari partner utama samapai pembantu pelaksana mencerminkan pengorganisasian untuk pelaksanaan pemberian jasa terhadap langganan. Diatas struktur tersebut, kalau kantor ini cukup besar harus ada kelompok partner yang mempunyai tugas pimpinan (management).

Pimpinan ini biasanya terdiri dari beberapa partner yang sudah senior (senior partner) dan team ini dipimpin oleh partner pimpinan (managing partner). Dengan ini partner-partner lain melepaskan hak mereka kepada suatu badan adminstratif sentral dan partner pimpinan.

Didalam pekerjaan pemeriksaan, partner utama (partner in charge) bertanggung jawab atas  pemeriksaan secara keseluruhan. Ia kemudian akan menunjuk salah seorang staffnya untuk menjadi pambantu utama (staff in charge). Tergantung dari besar kecilnya dan sukar-mudahnya pekerjaan, pembantu utama dapat merupakan seorang semi-senior, senior atau asistant supervisor .

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembantu utama bertanggung jawab dalam memberikan jasa-jasa pada langganan karena dia yang langsung memimpin pekerjaan lapangan, karena dia bertanggung jawab pada kantornya.

Karena itu dia tidak boleh memberikan jasa-jasa dibawah norma pemeriksaan akuntan atau yang bertentangan dengan kode etik akuntan. Dia bertanggung jawab pada pembantunya mengenai perbaikan mutu pekerjaan mereka dan pengembangan keahlian serta pengetahuan mereka. Dia juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk pengembangan keahlian dan kemampuannya.

Staff  utama mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

I     Tanggung jawab yang berkenaan dengan tugas pemeriksaan

  1. Perencanaan pemeriksaan yang teratur.
  2. Pengawasan atas pekerjaan lapangan (field work)
    1. Pembagian tugas diantara para pembantu akuntan
    2. Pelaksanaan tugas lapangan yang tidak dapat diserahkan pada bawahannya.
    3. Peninjauan (review) atas pekerjaan bawahan.
    4. Memberi laporan pada atasan mengenai jalannya pekerjaan.
    5. Menjaga hubungan yang baik dengan langganan.
    6. Penulisan laporan
    7. Menjaga hubungan yang baik dengan langganan.

II.   Tanggung jawab administratif meliputi pengaturan penggunaan pembantu yang ada dalam kelompoknya, mendidik mereka melalui latihan dalam tugas (on the job training) dan memberikan penilaian terhadap pekerjaan sebagai dasar kenaikan pangkat atau dasar untuk memberikan nasehat-nasehat bagi perbaikan pekerjaan bawahan.

III. Pengawasan Pemeriksaan.

a. Memerintah asisten mencapai tujuan.

b. Menjaga informasi penting.

c. Memeriksa kerja.

d. Mengurus perbedaan pendapat.

Keterangan

PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKUNTANSI UNTUK KAS

PENGERTIAN KAS

     Hampir semua transaksi perusahaan akan melibatkan uang kas, baik itu merupakan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan transaksi-transaksi yang lain akan berakhir dengan rekening kas ini.

     Kas merupakan harta yang paling lancar/likuid, paling mudah diselewengkan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan mengendalikan kas.

     Kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar-landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan.

     Ada 2 kriteria agar alat pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai kas :

1.        Harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya.

2.        Harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari

       Kas meliputi uang tunai dan instrument atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank (uang tunai kertas dan logam, check, wesel check, rekening bank yang berbentuk tabungan dan giro)

     Kas memiliki sifat-sifat atau karakteristik:

1.        Kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif

2.        Kas (uang tunai) tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindahtangankan.

Dari dua sifat  kas tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur perencanaan dan pengawasan terhadap kas harus mendapatkan perhatian yang serius bagi manajemen.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KAS

Akuntansi terhadap kas lebih dititik-beratkan pada fungsi penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen terhadap kas. Secara garis besar akuntansi terhadap kas harus diarahkan kepada dua hal yaitu : Administrative dan Accounting Control, yang secara umum terdiri dari:

1.        Menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari

2.        Menghindarkan terjadinya kas yang menganggur

3.        Mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas.

Adanya suatu pengendalian intern yang memadai, merupakan syarat  mutlak demi perlindungan dan keamanan terhadap kas. Sistem pengendalian intern meliputi semua sarana, alat dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk :

1.   Mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan dan in efisiensi dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan.

2.     Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya (reliability) keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan.

3.      Mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Sistem pengendalian intern tidak dirancang untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan- kesalahan, tetapi lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan. Harus ada pemisahan fungsi operasi, pencatatan dan penyimpanan dalam segala bidang kegiatan perusahaan. Berhubungan dengan kas, adanya pemisahan antara pengelola fisik uang (penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran ) dan pengelolaan administrasinya mutlak diperlukan. Dalam fungsi penerimaan kas; pengawasan harus ditujukan agar semua uang yang seharusnya diterima, benar-benar diterima dan dicatat. Dan dalam fungsi pengeluaran kas; pengawasan harus diarahkan agar tidak terjadi pengeluaran kas tanpa adanya otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

PENGAWASAN KAS

Sistem pengawasan intern suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain karena bentuk dan jenis perusahaan bermacam-macam. Tetapi ada dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan pengawasan terhadap kas sebagai berikut:

Penerimaan uang

Prosedur-prosedur pengawasan yang dapat digunakan antara lain:

1.     Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank.

2.      Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas.

3.      Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas.

Pengeluaran uang

Beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah sebagai berikut:

1.       Semua pengeluaran uang menggunakan check kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil.

2.       Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat.

3.       Penulisan check hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher.

4.        Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis check, yang menandatangani check dan yang mencatat pengeluaran kas.

5.        Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu.

6.        Diharuskan membuat kas harian.

KAS KECIL

     Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan check.

    Dana ini diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran dari dana ini dan terhadap jumlah dana kas kecil. Jika jumlah kas kecil tinggal sedikit, kasir kas kecil akan meminta agar dananya ditambah.

    Penambahan kas kecil kadang-kadang dilakukan setiap periode tertentu misalnya mingguan.

     Dalam hubungannya dengan kas kecil ada dua metode yang digunakan yaitu:

1.        Sistem Imprest

2.        Metode Fluktuasi

Sistem Imprest (imprest fund method)

     Dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar check yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil.

    Check tersebut diuangkan ke bank oleh kasir kas kecil dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kas kecil.

    Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula.

     Pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali.

Sistem Fluktuasi (fluctuating fund method)

    Dalam metode fluktuasi pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem imprest.

    Perbedaannya dengan sistem imprest adalah bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran kas kecil.

     Pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran-pengeluaran dari dana kas kecil.

Daftar Pustaka :

Arens A. Arens & Loebbecke J. James, Auditing – Pendekatan Terpadu Buku 1, Salemba Empat, Edisi Indonesia, Jakarta, 1997

Arens A. Arens & Loebbecke J. James, Auditing – Pendekatan Terpadu Buku 2, Salemba Empat, Edisi Indonesia, Jakarta, 1997

AL. Haryono Jusuf, Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2, BP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Edisi 4, Yogyakarta, 1992

Harnanto, Akuntansi Keuangan Intermediate, Liberty, Edisi Kedua, Yogyakarta, 1990.

Mulyadi, Auditing Buku 1,  Salemba Empat, Edisi Ke-6, Jakarta, 2002

Niswonger, Fess dan Warren, Accounting Principles, South-Western Publishing Co., 14th edition, United States, 1984

Tuannakotta M. Theodorus, Auditing – Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik, LPFE UI, Edisi Ketiga, Jakarta, 1982

Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, BPFE, Edisi 6, Yogyakarta, 1990


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: